Hak asasi manusia di Korea Utara

Korea Utara
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Rakyat Demokratik Korea
Konstitusi Juche  (ideologi negara) Songun  (kebijakan militer) Pemimpin Abadi Juche Korea Kim Il-sung Kim Jong-il
Partai Buruh Ketua: Kim Jong-un Kongres (ke-7) Piagam Komite Pusat (ke-7) Politbiro Komite Tetap Biro Kebijakan Eksekutif Komisi Militer Pusat Ketua: Kim Jong-un Departemen Organisasi dan Bimbingan Liga Pemuda Kimilsungis-Kimjongilis
Komisi Urusan Negara Ketua Kim Jong-un Tentara Rakyat Korea Panglima Tertingga: Kim Jong-un
Pemerintahan Kabinet Perdana Menteri: Kim Jae-ryong Pengadilan Mahkamah Agung Legislatif Presiden: Kim Yong-nam Presidium
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Parlemen: 2003 2009 2014 Daerah: 2007 2011 2015
Pembagian administratif Tingkat pertama Provinsi Kota Khusus Tingkat dua Tingkat tiga Eup  (kota) Dong  (wilayah) Ri  (desa) Rodonjagu  (distrik pekerja)
Hubungan internasional Menteri Luar Negeri Misi Diplomatik dari Korea Utara ke Korea Utara Paspor Persyaratan visa Konflik Korea Reunifikasi Korea
Topik terkait Penyensoran Hak asasi manusia Dinasti Kim Propaganda Hukum Penegakan hukum Kementerian Keamanan
Negara lainnya Atlas
l b s

Hak asasi manusia di Korea Utara sangat dikekang, sebagaimana yang ditemukan oleh organisasi hak asasi manusia internasional. Meskipun sejumlah hak asasi diabadikan dalam konstitusi negara, pada kenyataannya warga negara Korea Utara tidak memiliki hak kebebasan berbicara atau berpendapat, dan satu-satunya stasiun radio, televisi, dan kantor berita resmi dikelola oleh pemerintah.^[1][2] Diperkirakan terdapat sekitar 150.000 hingga 200.000 tahanan politik yang dijebloskan ke kamp-kamp konsentrasi di Korea Utara. Di kamp tersebut, mereka dipekerjakan sebagai pekerja paksa, atau dipukuli, disiksa, dan dihukum mati.^[3]

Rincian lengkap pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara masih belum jelas. Pemerintah Korea Utara menerapkan peraturan yang menyebabkan sangat sulit bagi warga asing untuk memasuki negara tersebut, dan secara ketat memantau setiap kegiatan yang mereka lakukan. Pekerja kemanusiaan di Korea Utara diawasi setiap kegiatannya dan dilarang memasuki wilayah-wilayah yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Sejak warga negara dilarang meninggalkan Korea Utara,^[4][5] masalah-masalah seperti pembelotan dan pengungsi gelap telah menjadi hal umum. Menurut kantor berita pemerintah Korean Central News Agency, Korea Utara tidak memiliki masalah pelanggaran hak asasi manusia karena sistem Juche yang diberlakukan di negara tersebut diputuskan oleh rakyat dan bertugas melayani mereka dengan setia.^[6][7]

Pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara dikecam oleh berbagai kalangan, terutama oleh Amnesty International, Human Rights Watch, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak tahun 2003, Majelis Umum PBB setiap tahunnya secara rutin menetapkan resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Resolusi terakhir ditetapkan tanggal 19 Desember 2011, yang disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 123-16 dan 51 abstain. Resolusi ini mendesak agar pemerintah Korea Utara mengakhiri "pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis", yang meliputi eksekusi di depan umum dan penahanan sewenang-wenang. Korea Utara menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa penetapan resolusi tersebut didalangi oleh motif politik dan didasarkan pada sumber rekayasa yang tidak faktual.^[8] Pada bulan Februari 2014, komisi khusus PBB menerbitkan dokumentasi laporan 400 halaman yang bersumber dari kesaksian pihak pertama mengenai "kekejaman tak terperikan" yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara.^[9]

1. ^ North Korea: Human Rights Concerns Diarsipkan 2011-06-03 di Wayback Machine., Amnesty International, November 28, 2006.
2. ^ Cooper, Helene (March 7, 2007). "U.S. Releases Rights Report, With an Acknowledgment". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-01. Diakses tanggal 2014-02-22. 
3. ^ Choe Sang-Hun (9 July 2007). "Born and raised in a North Korean gulag". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-26. Diakses tanggal 20 August 2013. 
4. ^ "North Korean Refugees NGO". Northkoreanrefugees.com. October 20, 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-06-18. Diakses tanggal August 23, 2010. 
5. ^ United Nations High Commissioner for Refugees (July 2, 2008). "UNHCR Freedom in the World 2008 - North Korea". Unhcr.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-18. Diakses tanggal August 23, 2010. 
6. ^ KCNA Assails Role Played by Japan for UN Passage of "Human Rights" Resolution against DPRK Diarsipkan 2012-04-01 di Wayback Machine., KCNA, December 22, 2005.
7. ^ KCNA Refutes U.S. Anti-DPRK Human Rights Campaign Diarsipkan 2012-04-01 di Wayback Machine., KCNA, November 8, 2005.
8. ^ "February 2012 DPRK (North Korea)". United Nations Security Council. February 2012. 
9. ^ Michael Kirby, Marzuki Darusman, Sonja Biserko (February 17, 2014). "Report of the Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea". United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-17. Diakses tanggal February 18, 2014. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)