Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Lambang Kementerian Dalam Negeri
Bendera Kementerian Dalam Negeri
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perpres Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri[1]
Bidang tugas	Pemerintahan dalam negeri
Pegawai	4.938 orang (2014)[2]
Alokasi APBN	Rp7.240,9 milyar (APBN 2015)[3]
Susunan organisasi
Menteri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian Wakil Menteri Bima Arya Sugiarto Ribka Haluk Sekretaris Jenderal Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw (Plt.) Inspektur Jenderal Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar Baharuddin Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali Otonomi Daerah Akmal Malik Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad Pidana Bolombo Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo Pengembangan Sumber Daya Manusia Sugeng Hariyono Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Sang Made Mahendra Jaya Bidang Pemerintahan Apolo Safanpo Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Togap Simangunsong Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik -
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	kemendagri.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′15.190″S 106°49′39.893″E / 6.17088611°S 106.82774806°E / -6.17088611; 106.82774806 Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
kemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian.

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.^[4]

1. ^ Perpres Nomor 149 Tahun 2024 tentan Kementerian Dalam Negeri
2. ^ "Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri : Pertumbuhan Pegawai per Jenis Kelamin". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-22. Diakses tanggal 2014-12-22. 
3. ^ "Sosialisasi Alokasi Anggaran 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2015-02-04. 
4. ^ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3