Majelis Republik Siprus Utara

Majelis Republik Cumhuriyet Meclisi
Parlemen ke-10
Jenis
Jenis	Unikameral
Sejarah
Didirikan	15 November 1983; 41 tahun lalu (1983-11-15)
Didahului oleh	Majelis Federasi Turki Siprus
Pimpinan
Ketua Parlemen	Zorlu Töre (UBP) sejak 7 Maret 2022[1]
Wakil Ketua	Fazilet Özdenefe (CTP) sejak 7 Maret 2022
Perdana Menteri Siprus Utara	Ünal Üstel (UBP) sejak 12 Mei 2022
Pemimpin Oposisi	Tufan Erhürman (CTP) sejak 22 Mei 2019
Komposisi
Anggota	50
Partai & kursi	Pemerintah (29)   UBP (24)   DP (3)   YDP (2) Oposisi (20)   CTP (18) Independen (2) Kosong (1)
Jangka waktu	5 tahun
Pemilihan
Sistem pemilihan	Perwakilan proporsional daftar partai Metode D'Hondt dengan ambang batas pemilihan 5%.
Pemilihan terakhir	23 January 2022
Pemilihan berikutnya	TBD
Moto
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur Kedaulatan tanpa syarat adalah milik Negara
Tempat bersidang
Majelis Rakyat Köşklüçiftlik, Lefkoşa Siprus Utara
Situs web
www.cm.gov.nc.tr
L • B

Majelis Republik (bahasa Turki: Cumhuriyet Meclisi) adalah parlemen Republik Turki Siprus Utara. Ia memiliki 50 anggota, dipilih untuk masa jabatan lima tahun melalui perwakilan proporsional yang dikurangi. Sebuah partai harus melewati ambang batas pemilihan (5% dari total suara) untuk mendapatkan kursi apa pun. Anggota parlemen dipilih dari enam daerah pemilihan yakni Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke dan İskele.^[2][3]

Pada tahun 2004, komunitas Siprus Turki dianugerahi "status pengamat" di Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE). Sejak itu, dua perwakilan Siprus Turki untuk PACE dipilih oleh Majelis Siprus Utara.^[4]

1. ^ "Cumhuriyet Meclisi'nin yeni başkanı Zorlu Töre oldu". Kıbrıs Gazetesi. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 May 2022. Diakses tanggal 23 March 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
2. ^ "KKTC sandık başında". Kıbrıs Postası. 
3. ^ "KKTC'de 19 Nisan erken genel seçime doğru". Ajans Kıbrıs. 
4. ^ James Ker-Lindsay (UN SG's Former Special Representative for Cyprus) Diarsipkan 15 January 2023 di Wayback Machine. The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States, p.149