Mukhamad Misbakhun | |
---|---|
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
Mulai menjabat 1 Oktober 2014 | |
Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo Prabowo Subianto |
Ketua DPR | Setya Novanto Fadli Zon Ade Komarudin Bambang Soesatyo Puan Maharani |
Grup parlemen | Fraksi Partai Golongan Karya |
Daerah pemilihan | Jawa Timur II |
Mayoritas | 66.899 (2014) 113.739 (2019) 98.736 (2024) |
Masa jabatan 1 Oktober 2009 – 18 Oktober 2011 [1][2] | |
Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
Ketua DPR | Marzuki Alie |
Grup parlemen | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
Daerah pemilihan | Jawa Timur II |
Mayoritas | 35.980 (2009) |
Informasi pribadi | |
Lahir | 29 Juli 1970 Pasuruan, Indonesia |
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | Golkar (sejak 2014) |
Afiliasi politik lainnya | PKS (2009-2013) |
Suami/istri | Eny Sulistijowati |
Anak | 4 |
Almamater | Politeknik Keuangan Negara STAN Universitas Trisakti Universitas Gadjah Mada |
Pekerjaan | Politisi Pengusaha |
Sunting kotak info • L • B |
Mukhamad Misbakhun (lahir 29 Juli 1970) adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang saat ini menjadi Anggota DPR RI. Mantan pegawai Ditjen Pajak ini memulai karier politik di Partai Keadilan Sejahtera.[3] dan kemudian bergabung ke Partai Golkar.[4] Selama menjabat 3 periode berturut-turut sejak 2009, Misbakhun aktif dalam mengawal dan mengkritik kinerja pemerintah, salah satunya Misbakhun dikenal sebagai inisiator Pansus Century. Pada periode jabatan 2019-2024, Misbakhun kembali ditugaskan di Komisi XI DPR RI.
Pada Pemilu 2024, Mukhamad Misbakhun kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dan menjadi Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan.[5]
Sebelum menjadi anggota DPR RI, Misbakhun adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, pada 2005, Misbakhun memutuskan untuk mengundurkan diri dari PNS dan beralih menjadi pengusaha. Dia mendirikan PT. Agar Sehat Makmur Lestari, sebuah perusahaan pengolahan rumput laut, di Pasuruan, Jawa Timur.
Selama menjadi anggota DPR RI, Misbakhun merupakan salah satu anggota DPR yang cukup vokal. Pada periode pertama, Misbakhun merupakan salah satu inisiator Hak Angket Bailout Bank Century. Hubungannya dengan Menteri Sri Mulyani sempat memanas akibat skandal Bailout Bank Century. Namun, Misbakhun menunjukkan dukungan saat Sri Mulyani kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Misbakhun menyatakan akan mendukung seluruh kebijakan yang pro rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang menjadi mitranya di Komisi XI DPR RI.
Misbakhun pun tercatat menjadi inisiator utama RUU, terutama pada periode kedua menjadi anggota DPR RI, di antaranya, inisiator UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Kemudian, Misbakhun juga tercatat berjuang keras mengawal UU Tabungan Perumahan Rakyat, UU Jaringan Pengaman Sistem Keamanan (JPSK).
Pada periode ketiga DPR, Misbakhun juga aktif dalam mengawal kinerja pemerintah terkait penanggulangan Covid-19 terutama dari sisi ekonomi. Misbakhun aktif dalam mengkritik sekaligus memberi masukan kepada Menteri Keuangan dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, di antaranya terkait utang pemerintah, kebijakan dan target pajak, dan anggaran PEN. Saat ini, Misbakhun juga terpilih sebagai Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN).