Universitas Hasanuddin | |
---|---|
Informasi | |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
Didirikan | 10 September 1956 |
Lembaga induk | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. |
Jumlah mahasiswa | 21.554 orang |
Sarjana | 18.037 orang |
Magister | 1.780 orang |
Doktor | 107 orang |
Jumlah mahasiswa lain | 1.378 orang |
Lokasi | , , |
Kampus | Urban |
Alamat | Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kota Makassar |
Warna | Merah |
Nama julukan | Kampus Merah, Unhas, dan UH |
Situs web | http://www.unhas.ac.id |
Universitas Hasanuddin, yang kemudian disingkat UNHAS, merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia yang berdiri pada 10 September 1956. Perguruan tinggi ini semula merupakan pengembangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ketika Bung Hatta masih menjadi Wakil Presiden. Kampus Unhas semula dibangun di Baraya atau Kampus Barayya.[1]
Namun, awal tahun 1980-an, ketika Rektor dijabat Prof. Dr. Ahmad Amiruddin, Kampus Unhas dipindahkan ke Tamalanrea, karena Kampus Barayya pada saat itu sering terjadi langganan banjir ketika musim hujan tiba. Saat itu kampus Barayya berada di dekat kanal, sehingga mahasiswa dan dosen untuk masuk ke dalam ruangan kampus, mereka harus menggunakan perahu.[1]
Kini Kampus Unhas menempati areal seluas 220 hektare di Tamalanrea dengan berbagai fasilitas. Sejak tahun 2022, terdapat 16 fakultas di Universitas Hasanuddin. Saat ini telah dikembangkan dan beroperasi, kampus baru Unhas yang dikhususkan untuk Fakultas Teknik, yang terletak di bekas pabrik kertas di Kabupaten Gowa. Kampus baru ini mulai dipergunakan sejak tahun 2006 walaupun masih dalam tahap renovasi dan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas.
Pada tahun ini, Universitas Hasanuddin memasuki tantangan sekaligus harapan yang baru, pasalnya Unhas mulai menjalankan penuh statusnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang sebelumnya sejak tahun lalu Unhas telah menguji coba sistem tersebut yang sudah diamanahkan pemerintah bersama belasan PTN lainnya.[2]