Dewan Wali شورای نگهبان | |
---|---|
Jenis | |
Jenis | |
Pimpinan | |
Ketua | Ahmad Jannati sejak 1 April 1992 |
Komposisi | |
Anggota | 12 |
Partai & kursi | Didominasi oleh Konservatif:[1] |
Tempat bersidang | |
Teheran, Iran | |
Situs web | |
Official website | |
Dewan Wali Iran[2] (bahasa persia: شورای نگهبان قانون اساسی , Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi) merupakan lembaga negara yang beranggotakan 12 orang dan memegang kekuasaan yang cukup besar dan berpengaruh di Iran.
Konstitusi Iran mengamanatkan untuk membentuk suatu dewan yang terdiri dari akan terdiri dari enam fakih yang dipilih oleh Pemimpin Agung Iran, dan enam ahli hukum yang akan dipilih oleh Majelis (Parlemen Iran) dari kalangan ahli hukum Islam yang dicalonkan oleh Kepala sistem pengadilan Iran,"[3] (yang juga ditunjuk oleh Pemimpin Agung).[4]
Lembaga ini bertugas untuk menafsirkan Konstitusi Iran,[5] mengawasi pemilihan umum, dan menyetujui calon, Majelis Para Ahli, Presiden dan Majelis,[6] dan "memastikan undang-undang yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan kriteria Islam dan Konstitusi".[7]
Dewan ini telah memainkan peranan penting dengan hanya memperbolehkan satu penafsiran dari nilai-nilai Islam yang dijadikan dasar hukum Iran. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya Dewan Wali mendiskualifikasi calon yang berpemikiran reformis untuk turut serta dalam pemilihan umum, dan memveto undang-undang yang disahkan dengan suara mutlak oleh Majelis.[8][9] Ketika masa pendaftaran pemilihan presiden 2009, mantan presiden Muhammad Khatami, tidak akan membahas rencananya untuk melawan Mahmud Ahmadinejad karena Dewan Wali dapat mendiskualifikasi dia seperti calon reformis lainnya dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki nilai-nilai Islam yang sesungguhnya.[10][11] Dewan Wali juga berperan dalam memperluas pengaruh Pengawal Revolusi Iran di bidang ekonomi dan kebudayaan negara.[12]