Selama zaman Meiji, Pemerintah Meiji Jepang yang baru juga memodernisasi kebijakan luar negeri, sebuah langkah penting dalam menjadikan Jepang sebagai anggota penuh masyarakat internasional. Pandangan dunia tradisional Asia Timur tidak didasarkan pada masyarakat internasional dari unit-unit nasional tetapi pada perbedaan budaya dan hubungan anak sungai. Biksu, cendekiawan, dan seniman, daripada utusan diplomatik profesional, umumnya berfungsi sebagai pembawa kebijakan luar negeri. Hubungan luar negeri lebih banyak dikaitkan dengan keinginan penguasa daripada kepentingan umum.