Kesunanan Surakarta Hadiningrat

Kesunanan Surakarta Hadiningrat ꦑꦱꦸꦤꦤꦤ꧀ꦯꦸꦫꦏꦂꦠꦲꦢꦶꦤꦶꦁꦫꦠ꧀ Kasunanan Surakarta Hadiningrat
1745–Sekarang
Bendera Lambang (Sri Radya Laksana)
Lagu kerajaan: Ladrang Sri Katon[1]
Wilayah Kesunanan Surakarta sejak tahun 1830 (warna merah tua); termasuk berbagai daerah enklavenya serta wilayah Kadipaten Mangkunegaran (warna merah muda), yang merupakan wilayah vasal dari Kesunanan Surakarta.[2][3]
Ibu kota	Surakarta
Bahasa resmi	Jawa
Agama	Islam (Resmi)
Pemerintahan	Monarki Kesunanan
Susuhunan (Sunan)
• 1745-1749	Susuhunan Pakubuwana II
• 1823-1830	Susuhunan Pakubuwana VI
• 1893-1939	Susuhunan Pakubuwana X
• 1945-2004 (1946 Status Diturunkan)	Susuhunan Pakubuwana XII
• 2004-Petahana	Susuhunan Pakubuwana XIII
Pepatih Dalem (Mantrimuka)
• 1745-1755 (Pertama)	KRA. Pringgalaya
• 1945-1946 (Terakhir)	KRMT. Yudhanagara
Sejarah
• Hadeging Nagari Surakarta Hadiningrat	20 Februari 1745
• Pendirian Daerah Istimewa Surakarta	19 Agustus 1945 Sekarang
• Pengundangan Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946 (Pembekuan DIS)	16 Juni 1946
Situs web resmi www.kratonsurakarta.com
Didahului oleh Digantikan oleh kslKesultanan Mataram Daerah Istimewa Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Sekarang bagian dari	Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Sebagian Kabupaten Bantul
Status Politik: Secara resmi menjadi penerus Kesultanan Mataram (1745) De facto Negara Merdeka (1745-1800) De jure Negara Protektorat dari VOC (1749-1799) Negara Protektorat dari Republik Batavia (1800-1806) Negara Protektorat dari EIC (Inggris) (1811-1816) Negara Protektorat dari Kerajaan Belanda yang berstatus sebagai Daerah Swapraja setingkat Karesidenan dan kemudian Kegubernuran dalam Hindia Belanda (1806-1811; 1816-1942) Negara Protektorat berstatus Kōchi dari Kekaisaran Jepang (1942-1945) Secara resmi bergabung dengan Republik Indonesia dan menjadi Daerah Istimewa (1945-1946) Daerah Istimewa Surakarta digabungkan ke Provinsi Jawa Tengah (1950) Monarki Tak Berdaulat dalam Republik Indonesia (1950-Sekarang) Lain-Lain Musik Kehormatan untuk Susuhunan: Gendhing Monggang dan Gendhing Ladrang Sri Katon[1] Sebagian wilayah didirikan Kesultanan Yogyakarta pada 1755 (Perjanjian Giyanti) Sebagian wilayah didirikan Kadipaten Mangkunegaran pada 1757 (Perjanjian Salatiga)
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Susuhunan Surakarta
Sri Radya Laksana (Lambang Kerajaan)
Sedang berkuasa
Susuhunan Pakubuwana XIII sejak 10 September 2004
Perincian
Pewaris sementara	KGPAA. Hamangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram (KGPH. Purubaya)
Penguasa pertama	Susuhunan Pakubuwana II
Pembentukan	1745
Kediaman	Keraton Surakarta Hadiningrat
Penunjuk	Hereditas

Kesunanan Surakarta Hadiningrat (bahasa Jawa: ꦟꦒꦫꦶꦑꦱꦸꦤꦤꦤ꧀ꦯꦸꦫꦏꦂꦠꦲꦢꦶꦤꦶꦁꦫꦠ꧀; Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat) adalah sebuah kerajaan di Pulau Jawa bagian tengah yang berdiri pada tahun 1745, yang merupakan penerus dari Kesultanan Mataram yang beribu kota di Kartasura dan selanjutnya berpindah di Surakarta. Pada tahun 1755, sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti yang disahkan pada tanggal 13 Februari 1755 antara VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan Pangeran Mangkubumi,^[4][5] disepakati bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.^[6]

Semula, sejak tahun 1745 hingga peristiwa Palihan Nagari pada tahun 1755, Kesunanan Surakarta yang beribu kota di Surakarta merupakan kelanjutan dari Kesultanan Mataram yang sebelumnya berkedudukan di Kartasura, baik dari segi wilayah, pemerintahan, maupun kedudukan penguasanya. Kemudian, berlakunya Perjanjian Giyanti dan diadakannya Pertemuan Jatisari pada tahun 1755 menyebabkan terpecahnya Kesunanan Surakarta menjadi dua kerajaan; kota Surakarta tetap menjadi pusat pemerintahan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta dengan rajanya yaitu Susuhunan Pakubuwana III,^[7] sedangkan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta yang lain diperintah oleh Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di kota Yogyakarta, dan wilayah kerajaannya kemudian disebut sebagai Kesultanan Yogyakarta. Keraton dan kota Yogyakarta sendiri baru dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu berdiri. Adanya Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757 turut memperkecil wilayah Kesunanan, dengan diberikannya sebagian daerah apanase di dalam wilayah Nagara Agung (wilayah inti di sekitar ibu kota kerajaan) kepada pihak Raden Mas Said yang kemudian bergelar Adipati Mangkunegara I.^[8] Sejak tahun 1755 itulah, Kesunanan Surakarta bersama dengan Kesultanan Yogyakarta dianggap sebagai pengganti dan penerus Kesultanan Mataram, karena raja-rajanya merupakan kelanjutan dan keturunan raja-raja Mataram. Setiap raja Kesunanan Surakarta bergelar susuhunan atau sunan, sedangkan raja Kesultanan Yogyakarta bergelar sultan.

Setelah selama beberapa waktu menjadi bagian dari daerah koloni Hindia Belanda dan berada dalam Pendudukan Jepang, Kesunanan Surakarta kemudian bergabung dengan Republik Indonesia usai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 1 September 1945, Susuhunan Pakubuwana XII menerbitkan maklumat penegasan yang menyatakan bahwa Kesunanan Surakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia sebagai sebuah Daerah Istimewa.^[9] Adanya ketidakstabilan politik dan pemerintahan di Surakarta yang terjadi selanjutnya mengakibatkan pemerintah Indonesia membekukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) pada tahun 1946 demi menjaga keselamatan serta kestabilan pemerintahan, dan menjadikannya sebagai Karesidenan yang bersifat khusus, hingga menggabungkannya ke dalam Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1950.^[9] Sejak saat itu, Kesunanan Surakarta berkedudukan sebagai monarki seremonial tak berdaulat sekaligus pusat pelestarian dan pengembangan budaya Jawa di dalam negara Republik Indonesia.

1. ^ ^{a b} Ldr. Sri Katon Pl. Br. - Gamelan Kraton Kasunanan Surakarta
2. ^ Wasino. (2014) Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896-1944. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
3. ^ Soeratman, Darsiti. (1989) Kehidupan Dunia Kraton Surakrata 1830-1939. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa.
4. ^ Prasadana, Muhammad Anggie Farizqi; Gunawan, Hendri (2019-06-17). "KERUNTUHAN BIROKRASI TRADISIONAL DI KASUNANAN SURAKARTA". Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya. 2 (2): 187–200. doi:10.33652/handep.v2i2.36. ISSN 2684-7256. 
5. ^ TALK SHOW "NILAI-NILAI SENI BUDAYA KARATON SURAKARTA HADININGRAT" NARASUMBER GKR. WANDANSARI
6. ^ "Perjanjian Giyanti Membelah Mataram". 
7. ^ KERATON SOLO Temukan Situs Perjanjian Jatisari, Bukti Keraton Solo Bukan Antek Belanda
8. ^ Eko Punto Hendro. "Strategi Kebudayaan Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Sambernyowo" (PDF). Endogami:Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi: 42–54. 
9. ^ ^{a b} Santosa, Sri Juari. (2002) Suara Nurani Keraton Surakarta: Peran Keraton Surakarta dalam Mendukung dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta: Komunitas Studi Didaktika.