Back انتداب Arabic Mandat sistemi AZ Мандат Лігі Нацый BE ژێرفەرمانی کۆمەڵەی گەلان CKB Mandátní území Czech Mandatområde Danish Mandat (Völkerrecht) German Εντολή της Κοινωνίας των Εθνών Greek League of Nations mandate English Mandato de la Ligo de Nacioj EO
Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah sebuah status hukum bagi wilayah tertentu yang diserahkan dari satu negara ke negara lainnya setelah Perang Dunia I, atau instrumen hukum yang terdiri dari syarat-syarat yang disetujui oleh dunia internasional untuk mengurus suatu wilayah atas perantara Liga Bangsa-Bangsa. Sistem "mandat" memiliki ciri traktat dan konstitusi, yang mengandung klausa-klausa hak minoritas yang memberikan hak untuk membawa kasus ke Pengadilan Internasional.[1] Sistem mandat tersebut ditetapkan oleh Pasal 22 Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa, yang mulai berlaku pada 28 Juni 1919. Setelah pembubaran Liga Bangsa-Bangsa pada masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Konferensi Yalta mengatur bahwa mandat-mandat yang tersisa akan menjadi wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan didiskusikan statusnya kemudian hari. Maka dari itu, sebagian besar mandat Liga Bangsa-Bangsa yang masih tersisa (kecuali Afrika Barat Daya) kemudian diubah statusnya menjadi Wilayah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- ^ "Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)" (PDF). International Court of Justice: 28–32. 21 June 1971. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-01-06. Diakses tanggal 28 August 2010.