Pemerintah Jepang

Pemerintahan Jepang

Lambang Pemerintahan
Informasi
Didirikan	1885
Negara	Jepang
Pemimpin	Perdana Menteri
Ditetapkan oleh	Kaisar
Bagian badan	Kabinet
Bertanggung jawab untuk	Parlemen
Kantor pusat	Chiyoda, Tokyo
Situs web	http://www.japan.go.jp/

Jepang
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jepang
Konstitusi Konstitusi Jepang Sejarah Hukum
Monarki Kaisar (daftar) Akihito Putra Mahkota Naruhito Istana Kaisar Badan Rumah Tangga Kekaisaran
Badan legislatif Parlemen Jepang Dewan Perwakilan Rakyat Ketua Tadamori Ōshima Wakil Ketua Hirotaka Akamatsu Majelis Tinggi Presiden Chuichi Date Wakil Presiden Akira Gunji Pemimpin Oposisi Yukio Edano
Eksekutif Perdana Menteri (daftar) Shinzō Abe Wakil Perdana Menteri Tarō Asō Pemerintah Kabinet Kementerian Lembaga Administrasi
Sistem hukum Ketua (daftar) Naoto Ōtani Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual
Pembagian administratif Prefektur Gubernur (daftar) Subprefektur Distrik Kotamadya Kelurahan
Pemilihan umum Dewan Penasihat 2007 2010 2013 2016 Dewan Perwakilan Rakyat 2009 2012 2014 2017 Pemilihan umum selanjutnya
Partai politik Demokratik Liberal Demokratik Konstitusional Komeito Nippon Ishin no Kai Komunis Demokrat Sosial
Hubungan luar negeri Hubungan luar negeri
Topik terkait Kepolisian Nasional Pengawal Kekaisaran Tim Penyerangan Khusus Tim Investigasi Khusus Pasukan Bela Diri Udara Darat Air
Negara lainnya Atlas
l b s

Pemerintahan Jepang (日本国政府code: ja is deprecated , Nihonkoku-seifu atau Nipponkoku-seifu) adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara-negara lainnya, Pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak tahun 1947. Ini merupakan negara kesatuan, yang memuat empat puluh tujuh pembagian administratif, dengan Kaisar sebagai kepala negara.^[1] Perannya hanya yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan Pemerintah.^[2] Sebagai gantinya, Kabinet, bersama dengan Menteri Negara dan Perdana Menteri, adalah sebagai pengarah sekaligus pengendali Pemerintah. Kabinet adalah sumber kekuasaan dari cabang Eksekutif, dan dibentuk oleh Perdana Menteri, sebagai kepala pemerintahan.^[3][4] Ia ditunjuk oleh Parlemen Jepang dan dinobatkan oleh seorang Kaisar.^[5][6]

Parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif. Menggunakan sistem dua kamar, yang terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Tinggi, dan Majelis Rendah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, yang bersumber dari kedaulatan.^[7] Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang Yudisial, mereka sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif.^[8]

1. ^ "The World Factbook Japan". Central Intelligence Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-26. Diakses tanggal 5 September 2015. 
2. ^ Artikel 4(1) Konstitusi Japan Bagian 1, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
3. ^ Artikel 65 Konstitusi Japan Bagian 5, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
4. ^ Artikel 68(1) Konstitusi Japan Bagian 5, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
5. ^ Artikel 67(1) Konstitusi Japan Bagian 5, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
6. ^ Artikel 6(1) Konstitusi Japan Bagian 1, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
7. ^ Artikel 1 Konstitusi Japan Bagian 1, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
8. ^ Artikel 76(2) Konstitusi Japan Bagian 6, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.